Arfive Gandhi

Beberapa hari lalu di sebuah diskusi kelompok terpumpun alias focus group discussion, saya menemukan sebuah gagasan yang spesial. Jujur saya belum pernah menjangkau ide sederhana yang tidak terpikirkan itu. Gagasan merupakan kolaborasi antara teknologi informasi dengan area hukum.

Secara ringkas, ide ini berupa penyajian kepada petinggi organisasi tentang perkembangan kasus hukum yang menyangkut sektor organisasi tersebut. Barangkali ide ini kerap didengungkan terkait proses perizinan maupu hal-hal yang bersifat birokratif. Namun saya belum menemukan adanya aplikasi yang menayangkan berbagai rangkuman perkembangan kasus hukum yang tengah bergulir. Sebagai contoh, seorang petinggi korporasi kereta api negara dapat memantau sengketa-sengketa terkait aset tanah yang melibatkan korporasi tersebut. Tentu ide ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para petinggi organisasi. Mengapa?

Pertama, memudahkan petinggi organisasi memperoleh informasi yang faktual
Jelas seorang pejabat organisasi tidak punya banyak waktu luang untuk mengumpulkan informasi yang berserakan di internet. Selain waktu yang memang sempit, situasi media sosial memang kurang sehat lantaran terlalu banyak berita yang sepotong-potong, banyak berita tanpa sumber valid, banyak berita yang kurang disertai riset, singkat kata membaca berita satu per satu untuk level pejabat organisasi sangat tidak efektif. Perlu ada fasilitas yang menghubungkan mereka dengan kondisi meja/lapangan berlangsungnya kasus. Mungkin berita online masih dimungkinkan, namun perlu ada kriteria kualitas informasi di situ.

Kedua, eh stop kau tipu-tipu atasan
Bukan rahasia bahwa banyak pejabat organisasi yang mencerna informasi yang sudah terlalu direkayasa bawahannya. Mengapa terjadi demikian? Ada banyak teori konspirasi di sini, misalnya si bawahan yang terancam tekanan untuk lebih getol menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi hingga ancaman terhadap permainan bawah tangan dengan para mafia peradilan. Dengan adanya konsep di atas, maka atasan dapat menggaet perkembangan secara langsung tanpa adanya pelintiran informasi oleh oknum tertentu.

Ketiga, mempercepat pejabat organisasi mengambil sikap
Informasi valid yang diterima secara cepat menyebabkan para pejabat lebih siap dan matang dalam menyusun rencana penanganan. Sikap cekatan jelas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan terkait hukum yang melibatkan organisasi. Salah data bisa menyebabkan tanggapan yang dihasilkan pun salah. Lambatnya informasi juga berpengaruh pada kasus yang berlarut-larut.

Pertanyaan berikut berkecambuk pula di benak saya atas inovasi di sebuah instansi penyelenggara negara tersebut, tentunya bukan si korporasi kereta api itu. Namun karena sedang pusing mempelajari arsitektur organisasi dari sisi TI, maka pertanyaan utama yang saya gusung adalah 'Bagaimana menyisipkan gagasan tadi ke dalam aplikasi yang terpusat dan tunggal bagi pejabat organisasi?' Tentu akan tidak efektif jika gagasan seperti ini diwujudkan dalam satu aplikasi, sedangkan ada aplikasi lain dengan konsep awal mirip namun berbeda jenis informasinya, misal dari isu layanan TI, dari isu performa si organisasi, dari isu keuangan, dll. Agar lebih efisien, saya berpendapat bahwa organisasi perlu membuat inventaris apa-apa informasi yag perlu diketahui masing-masing pejabat. Hal ini nantinya diterjemahkan sebagai arsitektur data yang dikemudian dipetakan ke dalam arsitektur aplikasi. Dengan demikian, cukup satu aplikasi dengan ruang lingkup beragam sesuai kebutuhan si organisasi, tentunya termasuk gagasan tentang informasi tentang kasus hukum yang dihadapi.