Arfive Gandhi

Era penuh informasi di satu sisi menempatkan konsep masyarakat liberalisme sebagai standar kemajuan peradaban. Coba saja jika ditanya negara mana yang tergolong negara maju. Tanpa melakukan riset dan tanpa parameter yang detail tentu kita akan menyebut negara Barat penganut liberalisme sebagai contoh yang sukses. Begitu pula bila kita menanyakan negara mana yang paling demokratis, tentu yang dijadikan "kiblat" adalah negara-negara di Barat yang menganut paham liberalisme.

Ya, negara Barat, khususnya USA sudah terlanjur menjadi "penguasa" informasi, berbagai hal ini akan diorientasikan pada negara tersebut. Bahkan di negara bernama Indonesia sekalipun, banyak hal yang pasti dibandingkan dengan USA. Kecepatan internet lelet lantas kita membandingkan dengan USA, padahal negeri dengan kecepatan koneksi internet tercepat di dunia adalah Korea Selatan. Begitu pula jika bicara pendidikan sering kita mengomparasi kehebatan pendidikan USA, walau ternyata negara dengan Human Development Index terbaik adalah Swedia. Untuk urusan demokrasi pun kita menganggap bahwa demokrasi ala USA adalah yang terbaik. Padahal kita tahu USA tidak menerapkan konsep demokrasi yang sama dengan konsep demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi di USA adalah demokrasi liberal, begitu pula sistem ekonominya liberal. Liberalisme, ya itu yang sorotan saya.

Seringkali kita terjebak dengan permainan media sehingga kita tergiring pada kehebatan sistem liberal yang sebenarnya tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia. Pintarnya lagi yang menjadi korban salah kaprah itu adalah generasi muda, generasi yang sudah mulai memegang tampuk peradaban Indonesia. Alhasil hal-hal fundamental khas Bangsa Indonesia yang tidak cocok dengan pola pikir liberalisme justru mulai disingkirkan. Jika bicara keberadaan filter, maka yang seharusnya terjadi adalah hal-hal pada liberal (khususnya yang negatif) yang tidak sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia, itulah yang dicegah agar tidak berkembang. Kenyataannya? Terbalik, karakter khas Bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan pola pikir liberalisme , itulah yang dienyahkan.
Kebebasan bergaul lawan jenis hingga akhirnya terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi *you know lahhh* mulai meresap sebagai sesuatu yang wajar. Memanggil orang yang terlihat jelas lebih tuanya dengan langsung nama juga mulai jadi sesuatu yang lumrah, coba saja tanya siapa presiden terpilih? jawabannya "Jokowi", bukan "Pak Jokowi". Kebiasaan minuman keras pun mulai jadi menu wajib di berbagai outlet, memang ada petunjuk usia minimal 21 tahun, tapi itu adalah upaya terbodoh untuk membinasakan bangsa sendiri.

Jika mau jujur, saat ini justru negara-negara yang menganut konsep liberalisme mulai ketar-ketir. Betapa tidak, di negara liberalisme, pemerintah campur tangan sedikit saja langsung dituduh komunis. Akibatnya kondisi ekonomi negara-negara liberalis sangat bergantung pada "permainan" perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya kondisi yang serupa terjadi juga di negara sosialis/komunis, hanya saja yang memegang kartu truf permainan itu pemerintah langsung. Alhasil pemerintah mengalami penurunan kekuasaan. Lebih jauh lagi, di negara-negara yang masih menganut kemonarkian, posisi raja/ratu cenderung sebagai simbol yang sakral, namun sulit untuk menggebrak kekuasaan perusahaan-perusahaan kakap. Pemerintah di negara liberal lebih memiliki kekuasaan terkait politik luar negeri. Namun jika menyinggung politik maka yang terjadi adalah lobi di balik layar. Berbagai demonstrasi sebesar apapun di negara liberalis akan sulit diterima oleh pemerintah yang berkuasa. Bisa dibilang "terserah mau kayak apa di dalam rumah, tapi urusan di luar rumah itu bukan urusanmu".  Urusan sosial lebih parah lagi ternyata. LGBT yang dibenarkan oleh sistem liberalisme dengna alasan HAM perlahan mulai menggerogoti ketenangan masyarakat. Orang tua yang (masih normal) was-was dengan ancaman LGBT. Tak hanya LGBT, perilaku "begituan" sebelum menikah mulai jadi alasan kehancuran ketentraman sosial yang diidamkan masyarakat liberalisme.

Kalau di negara yang "membudidayakan" liberalisme aja malah mulai kewalahan, kenapa di Indonesia malah menggebu-gebu pengin menerapkannya ya?