Arfive Gandhi

Well, sudah dua kali ini berurusan dengan birokrasi ke pemerintah daerah dalam situasi yang ya #begitulah #ahsudahlah. Pertama membuat KK baru dan kali ini memperbarui KK. Permasalahan yang terjadi di permukaan sebetulnya sederhana, yaitu mulurnya waktu. Proses pembuatan KK lama saat itu memangsa waktu nyaris tiga bulan, ya tiga bulan pemirsa. Nah, untuk pembaruan KK karena anak pertama saya lahir bau-baunya pun bermasalah di sisi waktu pemprosesan. Tentu perkara di balik layar itu semua tidak saya ketahui kecuali alasan lisan dua kali, pertama mesin di pusat (entah merujuk ke kantor yang mana) rusak dan yang kedua pejabat yang berwenang menandatangani sedang ke luar pulau. Alhasil jika hingga esok belum jua selesai maka tepat satu bulan dari tanggal pengajuan di kantor kecamatan. Artinya pula mengangkangi janji lisan dua minggu. Semoga tidak sampai beratus purnama dimana Rangga dan Cinta gerantem layaknya Son Goku vs Kakarot.

Jika mengacu ke birokrasi di Disdukcapil yang membagi loket pembuatan akte kelahiran menjadi dua, yaitu maksimal 60 hari dari kelahiran serta lebih dari 60 hari. Orang yang belum berurusan dengan birokrasi tentu menganggap rentang 60 hari cukup lama, termasuk saya. Tapi dengan kenyataan yang ada artinya jatah saya agar bisa antre di loket pertama itu tinggal satu bulan, itu pun jika tidak terjadi kembali mesin rusak ataupun pejabat yang dinas di luar.

Dalam hati saya bergugam, apa saya saja yang mengalami puanjangnya waktu pemprosesan dokumen resmi negara?  Dengan berbagai award yang menghiasi instagram pejabat kota plus foto-foto kegiatan lapangan yang konkret dari twitter milik unit dan kecamatan, plus SDM yang berlimpah, sebetulnya janggal menyimak kemuluran waktu yang terjadi.

Birokrasi perlu belajar bagaimana berani bertanggung jawab dalam menyampaikan secara resmi dan terbuka mengenai alasan teknis mengapa ada layanan yang kurang optimal saat dijalankan
(Contohlah bank yang berani menanggung malu meminta maaf tatkala ada ATM yang rusak)

Walaupun gratis, tapi birokrasi perlu belajar bagaimana tidak menurunkan kualitas layanannya, termasuk membuat warganya menunggu dan terancam sulit mengurus birokrasi lainnya
(Misal penerbitan KK yang lama akan berdampak pada penerbitan akte, penerbitan kartu BPJS)

Birokrasi perlu memahami bahwa ada warganya mencari nafkah di luar daerah ataupun dalam situasi tidak memungkinkan pergi ke luar rumah

Birokrasi semestinya sadar bahwa mereka itu memegang monopoli tapi sifatnya untuk melayani dan menjaga kedaulatan data milik warga. Birokrasi tentunya tidak layak menempatkan warga sebagai pihak cuma bisa pasrah jika layanannya tersendat. Birokrasi tentunya patut bersikap sportif jika ada kritik terhadap pelayanannya (jangan malah makin menghambatnya dengan kebijakan yang makin mempersulit). 

Birokrasi harus sadar bahwa ketika warga sudah tidak puas dengan layanan maka bukan tidak mungkin akan diboikot atau malah dipindahkan kewajibannya kepada swasta yang lebih berani bertanggung jawab dalam melayani. Jika sudah demikian bagaimana.

Punten punten punten