Arfive Gandhi

Panama, negara yang satu ini menjadi buah bibir masyarakat sedunia, bahkan sukses menggeser pemulihan kota Brussel sebagai headline news bulan April ini. Skandal yang terjadi di negara ini sukses menggegerkan berbagai negara di 360° permukaan Bumi. Sejak kita memasuki abad XXI, belum ada skandal keuangan multinasional yang seheboh Panama Paper, begitulah nama skandal ini, termasuk krisi keuangan di medio 2000-an. Mengapa Panama Paper begitu menggegerkan?

Singkatnya, Panama Paper merupakan skandal finansial pajak yang menyeret berbagai nama beken di dunia. Masalahnya nama-nama tersebut mayoritas adalah figur publik, baik pejabat, politisi, atlet, dll. Beberapa nama sudah tumbang sebagai bentuk pengakuan keterlibatannya, antara lain perdana menteri Islandia yang mengundurkan diri segera, ya Islandia yang selama ini jauh dari bisingnya kasus perpajakan. Nama perdana menteri Inggris, petinggi partai komunis di Tiongkok, atlet peraih 5 Ballon d'Or asal Argentina, bahkan beberapa nama asal Indonesia disebut-sebut punya andil di kasus ini. Dari nama-nama negara di atas, tampak bahwa kasus ini membuktikan bahwa negara yang finansialnya kokoh sekalipun, ternyata tidak membuat mereka steril dari skandal pajak.

Badai dari Karibia ini rasa-rasanya masih akan menggelayuti berbagai negara di dunia dalam kurun waktu yang lama. Muncul tudingan dari Rusia dan Tiongkok bahwa Amerika Serikat (USA) terlalu protektif dengan tidak memublikasikan nama-nama warga USA yang terlibat namun di saat yang sama USA mengumbar nama-nama terduga dari negara lain. Mengingat sejumlah nama terduga dan terkait adalah politisi di berbagai negara, jelas badai ini bisa jadi senjata ampuh bagi negara yang ulung memainkan media, termasuk USA.

Bagaimana dengan Indonesia? 

Sejauh ini isu Panama Paper muncul di saat kurang tepat, kenapa? Indonesia sedang diguncang 3 masalah lebih pelik: penculikan WNI di Filipina, skandal suap reklamasi Jakarta, dan bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Apalagi belum ada nama politisi atau penusaha Indonesia di Panama Paper yang dipastikan terkategori ilegal. Nah jika sudah ada?

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk mengkaji substansi skandal tersebut. Semoga pesan presiden tersebut adalah niat tulus agar masyarakat tidak mudah termakan isu, apalagi Indonesia termasuk negara rawa n isu-isu sensitif, terutama menjelang berbagai agenda politik. Dengan demikian, Kemenkeu harus segera bertindak cepat merespon instruksi tersebut agar tidak muncul kesan menyembunyikan nama-nama terkait larrna faktor koneksi partai. 

Akademisi juga harus bisa muncul untuk menganalisis apa saja efek Panama Paper terhadap iklim ekonomi global dan harus bertindak bagaimana pemerintah. Cukup ringkih isu Panama Paper mengingat nama-nama mayor yang diduga terlibat dan juga kaitannya aktivitas yang terjadi dengan hukum tiap negara yang jelas berpengaruh pada perbedaan dampak. Apakah setiap aktivitas yang terjadi di Panama bersifat ilegal? Hingga kini, semua masih abu-abu.