Arfive Gandhi

Beberapa pekan lalu, salah seorang politisi tertangkap tangan menjalankan ritual korupsi. Kiprahnya di blantika legislatif negeri ini masih seumur jagung, artinya ada indikasi bahwa korupsi di jajaran birokrasi pemerintahan tidak perlu menunggu "jam terbang". Apakah ini indikasi pula bahwa kaderisasi di jajaran birokrat pemerintah bukan sekedar mempertahankan budaya idealisme, melainkan "kursus" bermain anggaran? #ahsudahlah

Hanya saja, menarik menyimak pernyataan si politisi tersebut ketika ditanyai alasan dirinya berkorupsi. Konon (menurut pengakuannya) dia stress karena gajinya sebagai anggota legislatif defisit lantaran tergerus aturan untuk menyetor sekian juta ke kantung parpol. Padahal gajinya mencapai 15 juta per bulan (artinya jika dia tidak korupsi, dia berkesempatan besar menabung untuk kuliah di MTI UI ataupun MM UI sehingga lebih tercerahkan urusan e-government, tapi #ahsudahlah). Dari berbagai sumber yang masih gamang, santer diisukan bahwa bukan rahasia lagi bahwa banyak partai politik telah memasang "tarif" sebagai "balik modal" yang wajib disetorkan oleh para kader di DPR/DPRD. Besarnya pun fantastis, baik yang flat maupun progresif. Sudah bisa ditebak bagaimana nasib "dapur" para anggota legislatif yang terkeruk uangnya ini. Dan jika sumber tersebut benar, agaknya korupsi menjadi godaan yang sulit dihindarkan oleh para anggota legislatif, tentunya selain faktor budaya dan mafia.

Hal ini mengingatkan saya sebuah isu yang sempat mengemuka tahun lalu yaitu pengalokasian dana APBN untuk para parpol. Agar sedikit terhormat, label dana tersebut adalah "edukasi politik", bahkan dibanding-bandingkan ketersediaan dana tersebut dengan negara-negara lain (dalam hati saya bergugam, kemana saja ide komparasi ini saat APBN pendidikan di-"kompres"??). Mayoritas parpol menyetujui tanpa memandang lagi apa itu KIH maupun KMP. Semakin terbaca alasan mengapa para legislatif setuju. I'm sure that u know what i mean :v